Home / Muamalah / Kompilasi Hukum Islam (KHI) Itu Apa?

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Itu Apa?

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. (Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 5-8). 

 Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanakan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam.

Ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan :

Pertama, Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahakamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di Pengadilan Agama.

Kedua, guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, singkronisasi, dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Oleh karenanya, ia mesti dimasukkan ke dalam tata hukum negara secara formal sehingga menjamin pelaksanaan hukum Islam tersebut secara tertib.

Sebelum dibentuknya KHI, para hakim peradilan agama menggunakan berbagai kitab fikih sebagai dasar referensi sehingga seringkali terjadi perbedaan satu sama lain. Hal ini bahkan terkadang menimbulkan konflik antar umat Islam. Kehadiran KHI menjadi solusi dari permasalahan ini.

SISTEMATIKAN ISI KHI

KHI memuat berbagai hukum/aturan meliputi:

  1. Buku I, memuat tentang Hukum Perkawinan (Pasal 1 –  170).
  2. Buku II, memuat tentang Hukum Kewarisan (Pasal 171 – 214).
  3. Buku III, memuat tentang Hukum Perwakafan (Pasal 215 – 229).

 PROSES PENYUSUNAN KHI

Upaya penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan bagian dari upaya dalam rangka mencari pola fikih yang bersifat khas Indonesia. Proses ini merupakan suatu rangkaian yang berlangsung sejak tahun 1985.

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama RI, Munawir Syadzali pada bulan Pebruari 1985 di depan pada mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah berjalan dua setengah tahun Mahkamah Agung (MA) membina bidang teknik yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini berdasar pada UU No.14 Tahun 1970 yang menentukan bahwa pengaturan personalia, keuangan, dan organisasi pengadilan-pengadilan yang ada diserahkan kepada departemen masing-masing.

Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, akan tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan Agama dilakukan pada tahun 1982 setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. (Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 32). Berdasarkan hal tersebut, ide untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam memang baru muncul sekitar tahun 1985.

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut, ditetapkan bahwa pimpinan umum dari proyek adalah Prof.H.Bustanul Arifin, SH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang wakil pimpinan umum, H.R.Djoko Soegianto, SH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang PerdataTidak Tertulis Mahkamah Agung dan H.Zaini Dahlan, MA, Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

Menurut lampiran Surat Keputusan Bersama  tanggal 21 Maret 1985 ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum.

Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

  1. Pengumpulan data; dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab.
  2. Wawancara dengan para ulama.
  3. Lokakarya; hasil penelaahan/pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan.
  4. Studi perbandingan; untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/ seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan.

Kegiatan proyek ini dilakukan sebagai usaha untuk merumuskan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dengan menyusun Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum marteril di Pengadilan Agama. Jadi, tujuan dari Kompilasi Hukum Islam adalah merumuskan hukum materil bagi Pengadilan Agama, dengan jalur usaha:

  1. Pengkajian Kitab-Kitab Fikih.
  2. Wawancara Dengan Para Ulama.
  3. Yurisprudensi Pengadilan Agama.
  4. Studi Perbandingan Hukum Dengan Negara Lain
  5. Lokakarya / Seminar Matreri Hukum Untuk Pengadilan Agama.

Pada tahun 1989, pemerintah mengumandangkan berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap proses penyelesaian penyusunan  Kompilasi Hukum Islam. UU No.7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang hukum formal yang akan dipakai di lingkungan Peradilan Agama.

Hukum formal secara teori adalah untuk mengabdi kepada hukum materil. Akan tetapi belum jelas hukum materil yang dipergunakan bagi Pengadilan Agama. Maka dengan berlakunya UU No.7 Tahun 1989 menjadi dorongan dan mengacu lahirnya hukum materil, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Dorongan kepada pemerintah untuk segera mengsahkan Kompilasi Hukum Islam muncul dari berbagai pihak. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat tentang produk hukum yang akan mewadahi kompilasi tersebut.

Idealnya harus dituangkan dalam satu undang-undang, namun untuk merancang satu undang-undang prosesnya akan berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang lama. Adapula keinginan untuk menuangkannya dalam bentuk peraturan pemerintah atau keputusan presiden.

Pada muktamar Muhammadiyah ke 42 di Yogyakarta mengharapkan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam sehubungan dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada tanggal 10 Juni 1991, presiden menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991. Sejak saat itu, secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama.

Kemudian pada tanggal 22 Juli 1991, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No.154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91. (Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 36-50). Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.

LANDASAN DAN KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah :

  1. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya;
  2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991;
  3. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Berdasarkan dasar hukum atau landasan kompilasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara.

Dengan demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam kompilasi, akan tetapi mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk mengembangkannya dan melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dapat dilihat pada tujuan dari kompilasi tersebut yaitu :

  1. Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara kongkret.
  2. Guna digunakan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama.
  3. Sifat kompilasi, berwawasan nasional yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia.
  4. Terbinanya penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan masyarakat Islam. (Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 53-62).

Sumber: https://www.kumpulanmakalah.com/2017/09/kompilasi-hukum-islam.html

About Mr Tohirin

Avatar

Check Also

Poligami dalam Islam

PENDAHULUAN Poligami sering disalahpahami oleh masyarakat kita. Sebagian ada yang menganjurkan poligami dengan alasan sunah …

Tinggalkan Balasan