Home / Muamalah / Hukum Nikah Siri

Hukum Nikah Siri

PENDAHULUAN

Banyak diantara para ulama, terutama kalangan tradisional, kalau ditanya bagaimana hukumnya nikah siri, mereka akan menjawab, nikah siri tidak sah menurut aturan negara tapi sah menurut agama.

Bahkan pada gilirannya, hukum “sah menurut agama” inilah yang dijadikan acuan hukum oleh masyarakat kita yang notabene berwatak relijius. Fatwa longgar inilah yang menjadi penyebab utama mengapa praktik nikah siri masih kerap terjadi di negeri ini.

Dalam banyak kasus, baik secara langsung maupun tidak, para ulama tradisional ini menjadi legitimasi terjadinya nikah sirri. Padahal nikah siri jelas membawa banyak bahaya, bahkan malapetaka terutama bagi perempuan.

STUDI KASUS NIKAH SIRI

Pada selasa, 26 September 2017, Indonesian Lawyer Club (ILC) TVOne mengangkat tema, “Nikah Siri, Sah atau Haram?” Tema ini bermula dari maraknya pemberitaan nikah siri yang dipicu oleh munculnya www.nikahsiri.com, sebuah situs yang menfasilitasi nikah siri, bahkan mempromosikan lelang keperawanan yang jumlah anggotanya telah mencapai 5.300 orang.

Jika melihat situs tersebut maka sangat jelas itu adalah sebuah situs bisnis yang tak ada bedanya dengan situs prostitusi. Alasan inilah yang kemudian membuat aparat kepolisian mengambil tindakan tegas untuk menangkap Aris Wahyudi, pemilik situs tersebut.

Terlepas dari apapun motif si pembuat situs, tapi keberaniannya dalam membuat situs ini bukannya tanpa dasar. Ia menggunakan beberapa dalih agama seperti untuk menghindarkan diri dari perzinaan dan berdalih bahwa nikah sirri memang halal hukumnya menurut agama. Dalih ini tidak sepenuhnya salah.

Faktanya, sebagian (atau barangkali malah kebanyakan) ulama, terutama kalangan tradisional, memang masih berpendapat demikian. Sebab pencatatan nikah tidak ada dalam syarat rukun nikah sebagaimana yang mereka pahami.

Pada praktiknya, beberapa kasus nikah siri memang acapkali diselenggarakan di tengah masyarakat. Jika melihat hal ini, maka munculnya www.nikahsiri.com sebenarnya bisa ditafsirkan sebagai titik kulminasi dari pemahaman agama yang selama ini berkembang.

Karenanya, jika yang dilakukan Aris Wahyudi ini sebuah kesalahan, maka terterus terang, seberapa pun kecilnya, para ulama di atas tentunya turut berkontribusi dalam kesalahan ini. Untuk itu, inilah saat yang tepat untuk memahami hukum nikah siri yang selaras dengan konteks kekinian.

ALASAN NIKAH SIRI DIPERBOLEHKAN

Sebelumnya penting untuk saya tegaskan bahwa nikah siri yang kita maksudkan di sini adalah nikah tanpa pencatatan dari petugas Kantor Urusan Agama (KUA).

Para ulama yang membolehkan nikah siri ini bukannya tanpa dasar. Mereka justru berdalih sebagai orang yang berpegang teguh seteguh-teguhnya pada Alquran dan Sunah.

Dalam Alquran maupun Sunah, tak dijumpai tentang haramnya nikah siri. Pencatatan nikah sama sekali tidak masuk baik dalam rukun maupun syarat sahnya pernikahan.

Pernikahan dianggap sah jika memenuhi unsur-unsur; ada calon suami-istri,  ada wali, ada dua orang saksi, sighat, dan mahar.

Mengenai unsur calon suami-istri dan sighat tentu tak diperdebatkan lagi mengingat ini unsur pokok pernikahan. Artinya, jika mau nikah tentu pertama-tama harus ada calon suami-istri.

Kemudian berlangsungnya akad nikah tentu saja membutuhkan sighat atau akad nikah. Kemudian tentang wali dan saksi didasarkan pada hadis Nabi, dari Aisyah,“Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. ad-Daruquthni).

Dalam versi lain yang juga dari Aisyah juga dikatakan: Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat orang, maka itu sama dengan perzinaan. Mereka (empat orang itu) adalah: calon suami/istri, wali, dan dua orang saksi.

Kemudian untuk mahar didasarkan pada firman Allah Swt.: “Berikanlah mahar kepada perempuan-perempuan yang kamu nikahi… (QS. an-Nisa [4]: 4).

Ayat Alquran maupun Hadis tak satu pun yang mensyaratkan adanya pencatatan nikah. Artinya, dalam kesimpulan yang awam, nikah yang tak dicatat atau nikah siri memang sah menurut Allah dan Rasul-Nya.

Dalam perspektif ini, mengharamkan nikah siri tidak hanya tak berdasar, tapi juga berarti telah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah (QS. al-Maidah [5]: 87-88).

Kesimpulan seperti inilah yang sampai hari ini masih dipegang teguh oleh banyak ulama di negeri ini.

Kesimpulan ini menimbulkan adanya dualisme hukum antara hukum formal dan hukum agama. Di sisi lain kesimpulan ini dijadikan legitimasi bagi orang yang akan melangsungkan nikah siri yang, sekali lagi, jelas-jelas merugikan dan membahayakan perempuan.

Penyebab utama kesimpulan merugikan di atas adalah adanya cara pandang, atau cara istinbat hukum yang tekstual dan teosentris.

Pertama, tekstual. Para ulama tradisional ini memandang dalil, baik Alquran maupun Hadis, dengan memegang makna tekstual atau makna yang tersurat. Syarat dan rukun nikah sebagaimana disebutkan di atas dipandang secara normatif, tanpa memperhatikan maksud yang tersirat. Jelasnya, mereka tidak memperhatikan maksud/tujuan dari diadakannya hukum (baca: maqâshid as-sar’iyyah).

Kedua, teosentris. Para ulama tradisional memandang segala aturan Allah secara metafisis. Aturan Allah dipandang sebagai hukum sakral yang tak harus dipahami secara logis dan tak ada atau minimal tak harus ada relevansinya dengan kehidupan duniawi.

Dalam konteks ini, sah, haram, atau pun halal lebih dipahami sebagai hak prerogatif Allah ketimbang bahasa teknis hukum. Sah, haram, maupun halal selalu dikaitkan dengan surga dan neraka. Sah dan halal adalah “keridhaan” dari Allah yang berhubungan dengan pahala dan nantinya akan dibalas dengan surga.

Sedangkan haram adalah larangan Allah yang berhubungan dengan dosa yang nantinya akan dibalas dengan neraka. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa sah, halal, haram hanya Allah yang berhak menentukkan secara tekstual. Sekali lagi secara tekstual. Menambahkan atau pun mengurangi apa yang tak diajarkan Allah dan Rasul-Nya (secara tekstual) adalah bid’ah dan setiap bida’ah imbalannya adalah nereka.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang notabene sebenarnya juga pemahaman mendalam/ijtihad para ulama Indonesia sebenarnya sudah mengkonfirmasi pemahaman tekstual di atas. Pada Bab II, Pasal 5 disebutkan : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan. Kemudian Pasal 6 menegasakan: Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Namun demikian, aturan KHI ini kelihatannya masih diacuhkan oleh ulama tekstual di atas. Mereka tetap menghukumi nikah siri “sah” dan sudah memenuhi syarat rukun nikah dalam agama. Sedangkan aturan-aturan pemerintah (baca: KHI) hanyalah buatan manusia yang tak harus ditaati. Pelarangan nikah siri jelas buatan manusia yang tak wajib ditaati.

Sebaliknya, sekali lagi, melarang nikah siri justru melanggar syariat Allah. Cara pandang seperti inilah kemudian yang melahirkan dualisme hukum. Ada sah menurut agama dan tidak sah menurut aturan pemerintah. Akibatnya, larangan nikah siri yang ada dalam KHI nasibnya tak jauh beda dengan larangan merokok. Mereka telah membacanya dengan gamblang, tapi kebanyakan mengabaikannya.

Nikah Siri Haram Hukumnya

Kasus Aris Wahyudi ini semoga menyadarkan kekurangtepatan pemahan di atas. Secara awam sebenarnya sudah dapat disimpulkan bahwa hukum sahnya nikah siri jelas mengandung kejanggalan. Banyak fakta menunjukkan bahwa nikah siri membawa dampak negatif.

Mungkin saja ada yang berdalih, tentu saja meskipun memang sah tapi tidak seperti yang dilakukan Aris Wahyudi. Harus ada aturan-aturannya supaya menjamin kedua belah pihak. Pertanyaannya adalah, mana aturan-aturan itu? Siapa yang menyepakati? Siapa yang membuat? Bagaimana sifat aturan tersebut? Bukannya semuanya tidak jelas? Apalagi jika mengingat bahwa mencatatkan pernikahan sekarang ini juga tidak mahal. Bahkan gratis kalau datang ke Kantor Urusan Agama (KUA). Jadi tak ada alasan (illat)-nya untuk melakukan nikah siri.

Pada faktanya, nikah siri jelas lebih banyak membawa keburukan (madharat), terutama bagi perempuan. Tapi mengapa bisa sah? Bagaimana mungkin sesuatu yang sah menurut agama kemudian membuka peluang yang sangat lebar pada keburukan? Apakah agama Islam yang mulia ini menghalalkan sesuatu yang membawa keburukan?

Di sinilah pentingnya memahami kembali apa yang dimaksud dengan sah secara kontekstual. Sah dalam konteks ini harus dipahami sebagai bahasa hukum. Apa artinya sah? Sah adalah sebuah akad/transaksi yang memenuhi syarat dan rukun. Sampai di sini kiranya tak ada pertentangan. Yang jarang diperhatikan oleh para ulama tradisional adalah untuk apa syarat dan rukun itu diadakan? Mengapa nikah mesti ada wali? Mengapa mesti ada saksi? Apa tujuan diadakannya syarat rukun itu?

Dalam bahasa hukum, syarat dan rukun ditetapkan untuk memastikan atau menjamin keamanan pihak-pihak yang berakad/transaksi. Jadi, akad yang sah adalah akad yang menjamin pihak-pihak sehingga ia merasa aman dan terjamin kepentingannya. Kenapa harus ada wali? Karena untuk melindungi pihak perempuan yang pada faktanya sampai hari ini masih sering menjadi pihak yang terdiskreditkan. Kenapa ada saksi? Karena jika ada masalah di kemudian hari ada alat bukti, sehingga semua persoalan bisa diselesaikan secara hukum dan masing-masing pihak merasa aman. Kaidah ini tentu saja berlaku untuk semua hukum, termasuk hukum Islam.

Dalam konteks masa lalu, ketika kekuatan dan patron hukum hanya berada di tingkat masyarakat, wali dan saksi memang sudah cukup, bahkan walimatul arusy (resepesi pernikahan) sangat penting. Sebab dalam resepsi pernikahan inilah ada persaksian publik bahwa kedua mempelai sudah menikah. Jadi selain untuk mengungkapkan rasa syukur dan meminta doa restu dari kerabat dan sanak saudara, resepsi pernikahan juga menjadi semacam alat bukti hukum. Karena itulah Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkannya.

Namun dalam konteks sekarang, apakah itu semua sudah menjamin kedua belah pihak? Apakah jika di kemudian hari ada masalah bisa diselesaikan dengan baik di tingkat masyarakat? Apakah hanya dengan syarat rukun yang seperti itu kedua belah pihak sudah terjamin keamanannya? Jawabnya jelas tidak. Nikah siri, sebagaimana dimaklumi banyak pihak, jelas membawa dampak negatif terutama bagi perempuan. Dengan demikian, nikah siri belum memenuhi syarat sahnya pernikahan, tidak memenuhi kriteria akad yang sah dalam perspektif hukum. Dengan kata lain, nikah siri berarti ilegal atau tidak sah.

Di luar argumentasi dari perspektif bahasa hukum di atas, usul fikih, sebagai perangkat utama dalam beristinbat hukum juga menyediakan kaidah yang cukup kuat untuk dijadikan dasar. Memberi hukum sah terhadap nikah siri dengan berbagai resikonya jelas bertentangan dengan kaidah: dar’u al-mafâsid muqaddamun ‘alâ jalbi al-malih (mencegah keburukan  harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan), juga kaidah: lâ darâra wa lâ dirâra (tidak boleh menimpakan bahaya pada diri sendiri mapun orang lain).

Lebih dari itu, larangan nikah siri yang terdapat dalam KHI adalah merupakan ijtihad kolektif (ijtihâd jam’i) para alim ulama Indonesia penyusun KHI yang juga didasarkan atas dalil-dalil syar’i dan disarikan dari kitab-kitab salaf. Seharusnya nilai ijitihad ini lebih tinggi derajatnya ketimbang sekedar fatwa atau bahkan sekedar pendapat perseorangan. Jadi jelasnya, dalam konteks sekarang, pencatatan nikah mutlak dibutuhkan, bahkan harus dijadikan syarat sahnya nikah, selaras dengan kaidah usul: mâ lâ yatimmu al-wâjub illa bihi fa huwa wâjibun (selama suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib). Dengan pemahaman seperti ini, maka menjadi jelas bahwa nikah siri hukumnya haram.

Benar bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI), satu-satunya rujukan formal hukum Islam di Indonesia, sebenarnya telah menegaskan keharaman ini dalam Bab II, Pasal 5. Namun bahasa yang digunakan tampaknya kurang tegas dan atau barangkali tidak dipahami oleh bahasa masyarakat kita. Menyangkut soal agama, masyarakat lebih gampang untuk memahami istilah haram-halal, sah-tidah sah, syarat-rukun, surga-neraka, ketimbang bahasa “tidak mempunyai kekuatan hukum, ilegal, dan soal urusan sengketa nikah di meja pengadilan (di dunia). Karena itulah sebaiknya, pelarangan nikah siri ini mestinya dimasukkan saja dalam rukun nikah.

Akhirnya, untuk mengatasi pemahamaman dualisme hukum antara hukum agama dan hukum pemerintah, penting untuk ditegaskan sekali lagi bahwa KHI bukanlah semata-mata produk pemerintah yang diidentikkan dengan karya politik (atau lebih tepatnya mungkin “politis”). KHI sendiri adalah singkatan dari Kompilasi Hukum Islam, bukan Kompilasi Hukum Pemerintah. KHI adalah karya besar para ulama tanah air yang seyogianya kita anut. Jadi bersandar pada KHI adalah bersandar pada hukum Islam itu sendiri.[]

About Mr Tohirin

Avatar

Check Also

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Itu Apa?

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang …

Tinggalkan Balasan